Bandarlampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, menyatakan dukungannya terhadap wacana program wajib militer bagi pemuda yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Menurutnya, program ini juga layak untuk dipertimbangkan di Provinsi Lampung, asalkan implementasinya dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.
Andika menilai pelatihan semacam wajib militer bukan hanya membentuk fisik yang kuat, tetapi juga bermanfaat dalam membangun mental dan karakter generasi muda, khususnya dalam aspek kedisiplinan dan penghargaan terhadap sesama.
“Kenakalan remaja dan perilaku menyimpang, terutama di kalangan anak-anak putus sekolah, sering dipicu oleh kurangnya perhatian keluarga, pengaruh lingkungan, serta paparan konten negatif dari media dan teknologi,” ujarnya usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kedaton, Sabtu (10/5/2025).
Ia mencontohkan situasi di kampung halamannya di Lampung Tengah, di mana tidak sedikit remaja yang terjerumus ke dalam tindakan kriminal seperti pembegalan karena faktor ekonomi, bahkan hanya untuk berjudi atau mengakses hiburan malam.
Andika menekankan pentingnya menyediakan arahan dan aktivitas positif untuk generasi muda, agar energi dan potensi mereka tidak disalahgunakan. Ia juga menyoroti sisi positif teknologi, seperti media sosial, yang jika dimanfaatkan secara tepat, dapat menjadi sumber penghasilan bagi anak muda.
“Sekarang ini ada anak-anak yang bisa menghasilkan uang dari konten TikTok. Walau jumlahnya kecil, setidaknya mereka punya cara untuk memenuhi kebutuhan tanpa terjerumus hal negatif,” jelasnya.
Terkait wacana wajib militer, Andika menyarankan agar program ini diterapkan secara bertahap dan dievaluasi terlebih dahulu di tingkat nasional, terutama melihat hasil implementasinya di Jawa Barat. Ia juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kesiapan daerah dan respon dari masyarakat, khususnya orang tua.
“Kita dukung, tapi jangan terburu-buru. Harus dilihat juga kekhawatiran orang tua, apalagi soal anak perempuan. Sosialisasi dan batasan usia juga penting agar tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
Menurut Andika, usia yang ideal untuk mengikuti program wajib militer adalah siswa setingkat SMA atau remaja yang putus sekolah di usia yang sama. Ia menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap anak-anak terlantar dan fakir miskin, sehingga kelompok ini perlu menjadi prioritas dalam kebijakan sosial dan pendidikan.
“Anak-anak usia SMP saya rasa masih terlalu dini. Tapi kalau usia SMA ke atas dan tidak sekolah lagi, program ini bisa jadi jalan pembinaan yang baik,” tutupnya. (**)
