Bandarlampung – Kepedulian para wakil rakyat atas adanya kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran sebagaimana Keputusan Presiden Nomor: 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD TA 2025, tampak sangat rendah.
Buktinya, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan.
Terus terang, legislator asal PDI-P ini mengaku tidak tahu mengenai efisiensi mitra kerjanya di eksekutif. Terkhusus adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 22 miliar dana APBD tahun 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM).
“Soal efisiensi belum pernah dibahas di Komisi V, saya malah tahu dari berita,” kata Yanuar Irawan, (25/2/2025), sebagaimana dikutip dari rmollampung.id.
Pengakuan Yanuar Irawan yang telah beberapa periode menjadi anggota DPRD Lampung ini, tentu saja mengejutkan.
Bila ketuanya saja tidak tahu, sudah barang tentu demikian pula dengan anggotanya. Anggota Komisi V DPRD Lampung, Syukron Muchtar, juga mengaku belum mengetahui soal besaran efisiensi di RSUDAM yang menjadi mitra komisinya.
Syukron hanya menyatakan, setelah reses pihaknya akan melakukan validasi pos mana saja di RSUDAM yang terdampak efisiensi sebanyak Rp 22 miliar itu.
“Kami berharap, efisiensi ini tidak mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat, dan jangan sampai ada keluhan-keluhan pelayanan,” ujarnya.
Rapat Dengar Pendapat
Komisi II DPRD Lampung sejak awal Februari 2025 — justru telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan 10 mitra kerjanya secara maraton. Sehingga tergambar dengan jelas besaran efisiensi anggaran di eksekutif sepanjang tahun 2025 berikut kegiatannya.
Lalu apa yang akan dilakukan Yanuar Irawan sebagai Ketua Komisi V? Karena pihak RSUDAM telah membuka besaran efisiensi anggarannya, maka Yanuar pun langsung mengagendakan untuk memanggil pihak pengelola rumah sakit milik Pemprov Lampung itu, beserta OPD mitra kerjanya.
Kapan akan dilakukan? “Setelah masa reses berakhir,” ucap Yanuar Irawan, wakil rakyat Lampung dari daerah pemilihan Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat, ini.
Anggota Komisi V lain, Syukron Muhtar menyatakan efisiensi tidak terlalu membawa dampak negatif pada kinerja. “Kami berharap, efisiensi ini tidak mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat, dan jangan sampai ada keluhan-keluhan pelayanan,” katanya.
Komisi V DPRD Lampung memiliki beberapa mitra kerja yang strategis, diantaranya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, termasuk RSUDAM.
RSUAM Tinggal Rp89 Miliar
Sebagaimana diketahui, disela-sela kunjungan kerja Wagub Jihan Nurlela, Senin (24/2/2025) kemarin, Direktur Utama RSUDAM, Lukman Pura, menyampaikan bahwa semula pihaknya mendapatkan dana APBD Rp 111 miliar. Tetapi karena terkena efisiensi Rp 22 miliar, RSUDAM tinggal memiliki Rp 89 miliar untuk dikelola.
Meski ada efisiensi, Lukman mengatakan, pihaknya mengupayakan agar hal itu tidak berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat.
Apa yang terdampak dari efisiensi tersebut? “Yang terdampak ada pembangunan penunjang, yang ditunda ada pembangunan gedung bedah lantai 4,” jelas Lukman Pura.
Tadinya, lanjut Lukman, pembangunan gedung bedah lantai 4 ini untuk menambah kapasitas bed dari 625 menjadi 700-800 bed. Tetapi karena efisiensi ini, pembangunan akan dipertimbangkan ulang atau pembangunan dilakukan secara bertahap. (*)
