DPRD Lampung Pantau Seleksi Direktur Utama di 5 BUMD

Uncategorized97 Dilihat
banner 468x60

Bandarlampung – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung Munir Abdul Haris tegaskan bahwa pihaknya akan memantau proses seleksi lima direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Lampung.

Munir Abdul Haris, menantang para calon direktur untuk tidak menerima gaji apabila BUMD yang dipimpin belum mencetak keuntungan.

banner 336x280

Munir menilai, tantangan itu sebagai bentuk komitmen dan keseriusan para calon dalam membenahi kinerja BUMD, yang selama ini justru menjadi beban bagi keuangan daerah.
“Saya mendukung pengangkatan lima direktur ini sebagai bentuk membangun optimisme. Tapi kalau memang serius, sebelum BUMD untung, jangan terima gaji. Itu baru luar biasa,” tegas Munir, Kamis (3/7/2025).

Munir menekankan pentingnya proses seleksi dilakukan secara transparan dan profesional, mulai dari uji publik hingga fit and proper test. Ia juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang dinilai sangat mengkhawatirkan.

“Utang kita masih lebih dari Rp1,8 triliun, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayar ke 15 kabupaten/kota. Anggaran infrastruktur jalan 2025 pun hanya Rp1 triliun. Dengan angka segitu, pembangunan jalan tidak akan ke mana-mana,” kritiknya.

Menurutnya, Pemprov Lampung harus serius meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor non-pajak seperti keuntungan BUMD. Sayangnya, kinerja sebagian besar BUMD dinilai jauh dari harapan.

Munir mencatat sejumlah penyertaan modal daerah ke berbagai BUMD, seperti PT Wahana Raharja (Rp19,5 miliar), PT Lampung Jasa Utama (Rp40 miliar), Bank Lampung (Rp176 miliar), PT Askira (Rp500 juta), PT Riau Airlines (Rp1 miliar), dan Kawasan Industri Lampung (Rp400 juta). Namun, hingga kini kontribusi nyata terhadap kas daerah dinilai nihil.

“BUMD seharusnya menyetor dividen ke kas daerah, bukan malah menyedot APBD,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi III lainnya, Andi Robi. Ia menilai DPRD harus dilibatkan dalam proses uji kelayakan agar publik mendapat direktur yang profesional dan jujur.
“Keterlibatan DPRD penting agar figur yang dipilih benar-benar kredibel mengelola aset daerah,” katanya.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *