Bandarlampung – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Lampung minta perusahaan dan pihak swasta agar lebih proaktif dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat yang dijalankan pemerintah.
Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Wanita yang akrab disapa Khoir ini mengatakan, efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang tidak bisa dihindari lantaran telah menjadi instruksi presiden.
Meski begitu, Khoir menilai kebijakan tersebut semestinya tidak boleh menghambat program-program yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
“Saat ini perdebatannya bukan pada ruang setuju atau tidak setuju, tapi bagaimana dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan efisiensi ini tidak mengganggu program-program yang pro terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Khoir saat dikonfirmasi, Sabtu (15/2/2025).
Anggota Komisi II DPRD Lampung ini pun mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk lebih kreatif dalam menyusun program yang bisa berdampak besar bagi masyarakat meskipun dengan keterbatasan anggaran.
Menurut Khoir, salah satu opsi untuk mensiasati kebijakan efisiensi anggaran adalah dengan melibatkan pihak swasta dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat.
“Karena efisiensi sifatnya mutlak, maka pihak pemerintah, dinas- dinas harus kreatif. Bagaimana menyusun program yang secara anggaran kecil tapi manfaatnya besar, termasuk menggandeng pihak swasta,” kata dia.
Khoir pun mencontohkan bahwa sektor pariwisata dan lingkungan hidup dapat optimal bila pihak terkait menjalin kemitraan dengan perusahaan.
Menurutnya, Dinas pariwisata dapat berkolaborasi dalam penyelengaraan event, sementara dinas lingkungan hidup bisa bekerjasama dengan CSR untuk mendukung program pelestarian lingkungan.
Khoir pun mengungkapkan jika Komisi II DPRD Lampung telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan 10 OPD yang menjadi mitra kerja komisi.
Di mana, pihaknya mendapati, setelah dilakukan efisiensi, terdapat dinas yang hanya mengelola dana Rp 1 miliar sepanjang tahun 2025.
“Kami berharap pihak swasta bisa mengambil peran, untuk bisa membantu pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat, baik melalui CSR ataupun melalui mekanisme lainnya,” kata dia.
“Dengan begitu, program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat akan dapat direalisasikan dengan baik,” pungkasnya. (**)
